Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengungkap, pihaknya telah menerima laporan masyarakat sebanyak 3.593 terkait pengawasan perilaku hakim dan investigasi. Hal ini disampaikan dalam Laporan Akhir Tahun 2023.

“Berdasarkan klasifikasi perkara, ada 525 laporan terkait perkara pidana, 1.053 laporan terkait perkara perdata, serta sisanya jenis perkara lain, sedangkan 3 daerah tertinggi yang dilaporkan, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat,” kata Amzulian dalam sambutannya di Kantor KY, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Berdasarkan laporan itu, pihaknya memberikan atau menjatuhkan sanksi terhadap 42 hakim sesuai dengan kewenangan Komisi Yudisial.

“Sanksi ringan 15 Hakim (maksimal sanksi Pernyataan tidak puas secara tertulis). Sanksi sedang 10 Hakim (maksimal sanksi dalam bentuk pembatalan atau penangguhan promosi) dan sanksi berat terhadap 17 Hakim,” ujarnya.

Untuk sanksi berat itu disebutnya seperti pembebasan dari jabatan, hakim non palu lebih dari bulan dan paling lama 2 tahun, penurunan pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan sebagai Hakim.

Selain itu, sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Komisi Yudisal disebutnya telah menerima permohonan pemantauan persidangan sebanyak 820 permohonan.

 

Komisi Yudisial menerima dua laporan terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan penundaan pemilu 2024.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *