Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) melakukan Rapat Asistensi dan Supervisi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang persampahan, pada tanggal 1 s.d 4 April 2024 di Merlynn Park Hotel, Jakarta.

Rapat ini dibuka oleh Plh Sekretaris Ditjen Bina Bangda Zamzani B. Tjenreng dan ditutup oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud.

Zamzani menyampaikan terkait persampahan ini telah tertuang pada Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 258, bahwa pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik serta daya saing daerah. Adapun akses dan kualitas pelayan persampahan yang prima juga merupakan salah satu tujuan dari pembangunan daerah.

Selain itu, ia mengatakan bahwa mandat sub urusan pemerintah bidang persampahan dilaksanakan di dua urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan lingkungan hidup, dimana perlu diperhatikan dengan seksama mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasi di lapangan.

Kemudian telah dijelaskan secara rinci dalam lampiran UU no 23 tahun 2014, bahwa pengelolaan persampahan merupakan tugas bersama baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Telah dirinci pula berbagai bentuk tanggung jawab yang menjadi kewenangan dari masing-masing pemerintah, khususnya berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud menyampaikan bahwa pengelolaan persampahan  menjadi permasalahan seluruh daerah di Indonesia, karena hanya kurang dari 15% sampah yang sudah diolah namun selebihnya masih mencemari lingkungan

“Seperti di TPA itu sudah harus dirubah paradigmanya yang tadinya pengelolaan sampah hanya angkut kumpul buang menjadi reduce reuse recycle,” ucap Restuardy.

 

Sebuah aturan baru belum lama ini diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengatur tentang penulisan nama pada dokumen kependudukan. Pencatatan nama dalam dokumen kependudukan harus mengikuti sejumlah aturan. Apa saja?



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *