Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPP PKS Almuzzammil Yusuf menegaskan, Fraksi PKS masih berkomitmen mengajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Menurut Muzzammil, pihaknya tak bisa sendiri ajukan hak angket, sebab minimal diusulkan oleh 2 fraksi dan minimal ditandatangani oleh 25 anggota DPR.

“Fraksi PKS tetap komitmen untuk mengajukan hak angket. Tapi tentu tidak bisa sendiri,” kata Muzamil dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2024).

Anggota Komisi I DPR RI ini berharap rencana hak angket kecurangan Pemilu 2024 akan berjalan di masa persidangan berikutnya.

“Mudah-mudahan hak angket masih mungkin terbentuk pada persidangan yang akan datang. Tidak lain dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi pasal 22 e ayat 1 untuk menghadirkan pemilu yang luber dan jurdil,” tegasnya. 

Muzzammil menambahkan dengan mengevaluasi berbagai kejanggalan yang mencolok pada pemilu Februari 2024, kondisi demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik di kemudian hari.

“Kita berharap hal-hal negatif tidak terulang lagi pada Pilkada 2024 yang akan datang, maupun pada Pemilu 2029 nanti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, tak pernah ada arahan atau instruksi dari fraksi PDIP dan juga dirinya terkait pengguliran hak angket di DPR.

“Enggak ada instruksi, enggak ada,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (28/3/2024).

Puan juga mengaku belum ada arahan ataupun perintah dari Ketum Megawati Soekarnoputri terkait hak angket. Menurutnya, Megawati juga menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan. “Masih menunggu perkembangan,” kata dua.

Menurut Puan, meski hak angket adalah hak anggota, namun pihaknya masih ingin melihat dinamika di lapangan apakah hak anget benar berguna.

“Kalau kemudian itu memang bisa berguna baik ya bisa saja, tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya, apakah kemudian itu kan perlu hal yang memang di lapangannya itu perlu ada dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi ada dukungan dari dukungan politik yang memang nanti akan berguna bagi masyarakat,” beber Puan.

Menurut mantan Menko PMK itu, hingga saat ini belum ada tindaklanjut dari anggota-anggota yang ingin menggulirkan hak angket.

“Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu. Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk  dilakukan bagi bangsa ya boleh saja tapi kan belum ada,” ungkapnya.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *