Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 249 nakes dikabarkan dipecat oleh Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Herybertus GL Nabit. Para nakes non aparatur sipil negara (ASN) itu diberhentikan setelah berunjuk rasa  di Kantor Bupati dengan tuntutan kenaikan gaji.

Kabar ini pun telah menjadi viral di media sosial dan menjadi topik perbincangan hangat di dunia maya pada Kamis, 11 April 2024. Menanggapi ini, Presiden Asosiasi Pekerja Kesehatan seluruh Indonesia (APKSI) Sepri Latifan, sangat menyayangkan sikap Bupati.

“Kita mandapat informasi bahwasanya 249 Tenaga Kesehatan non ASN ini hanya mendapatkan upah 400 sampai 600 ribu setiap bulannya. Dengan upah segitu, tentu jauh dari kata layak, ya,” ujar Sepri dikutip Jumat (12/4/2024).

Dia menengaskan, sesuai dengan amanat UU, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyebutkan bahwa warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk Mengeluarkan pikiran secara bebas dan Memperoleh perlindungan hukum.

”Jadi, agak blunder nih sikap Bupati Kabupaten Manggarai,” tambah Sepri.

Senada dengan Sepri. Wakil Presiden APKSI, Saharuddin juga mayampaikan rasa empati yang dalam terhadap pemecatan 249 Tenaga Kesehatan non-ASN di Kabupaten Manggarai. Menurutnya, persoalan itu seharusnya dapat diselesaikan secara persuasif terlebih dahulu.

“Jangan terkesan habis manis sepah dibuang, mereka ini tentunya punya andil besar ketika Indonesia dihantam badai Pandemi Covid-19 dua tahun yang lalu. Apa reward yang mereka dapatkan atas pengabdiannya menyelamatkan Kabupaten Manggarai? Saya masih berharap, kedua belah pihak antara Bupati dengan 249 Tenaga Kesehatan ini dapat dipertemukan dalam mediasi, saya yakin ada solusi terbaik dari setiap masalahnya,” jelas Sahar.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *