Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Selain 3 nama sebelumnya, Menteri yang juga hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Menteri yang akrab disapa Risma ini hadir di Gedung MK dalam kapasitasnya sebagai saksi dan pemberi keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024

Risma menjelaskan sejumlah hal terkait kebijakan bantuan sosial (Bansos) bencana El Nino dalam kesaksiannya.

Risma mengungkapkan bantuan sosial atau bansos terkait bencana El Nino seharusnya dibagikan paling lambat Desember 2023.

“Tahun 2023 ada BLT El Nino yang sudah disetujui DPR. Dan ini harus selesai bulan Desember karena ini anggaran 2023,” kata Risma dalam sidang lanjutan PHPU, MK, Jumat (5/4/2024).

Sementara pada 2024, Risma menyebut tak ada lagi alokasi anggaran untuk bantuan dampak El Nino.

“Untuk 2024 target volume hampir sama, hanya tidak ada untuk El Nino dan untuk gagal ginjal akut,” kata dia.

Selanjutnya, Risma menyebut anggaran bansos tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023.

“Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari 87,275,374.140.000 turun menjadi 79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024,” ungkapnya.

Selain itu, Risma juga menjelaskan terkait alasan penyaluran bantuan sosial (bansos) 2023 kepada masyarakat yang berhak menerimanya agak mundur.

Penjelasan Risma berawal saat Hakim Suhartoyo menanyakan soal dalam enam tahun terakhir pencairan mengalami pengecualian.

“Kalau yang berkaitan dengan 6 tahun terakhir pelaksanaan atau pencairan di Januari-Februari Ajeg tadi bu, tapi di 2023 mengalami pengecualian ada koordinasi dengan Perbankan tadi maksudnya apa?” tanya Hakim Suhartoyo dalam ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

“Jadi begini bapak, setelah kita dalami, kan kenapa penyerapan itu kecil? Nah ternyata ada yang daerah, misalnya kaya Aceh, itu dia harus nyebrang orang itu, karena tidak ada ATM, Pos, sehingga dia harus nyebrang. Nah dia, mereka itu nyebrangnya yang diterima itu paling banyak Rp450 ribu, nyebrangnya itu butuh Rp600 ribu. Sehingga kemudian mereka tidak ambil, karena atau diambil di akhir tahun. Karena (enggak sesuai) nah iya begitu,” jawab Risma.

Risma menyebut ada lagi yang bank seperti daerah Bali yakni ada daerah dimana Bank BTN itu tidak ada di Kabupaten tersebut. Sehingga, dia butuh membayar transport untuk mengambil di bank itu di Kabupaten yang lain itu lebih banyak daripada yang dia terima.

“Itu yang kemudian kita rapatkan dengan peimbara yang tadi saya sampaikan ada Pak Wamen BUMN datang untuk bagaimana ini. Jadi kami pindah bank, yang bisa bank apa disitu. Kami pindah bank kita ganti bank-nya, kemudian ini bagaimana ada penyerapan tiga bulan, itu kenapa enggak bisa yang baru,” jelasnya.

“Jadi misalkan bapaknya ini, kita ganti dengan nama anaknya penerima, itu bank tidak bisa serta merta mengganti nama ini, butuh waktu tiga bulan untuk sampai jadi rekening itu. Akhirnya kemudian disepakati, di situ ada seluruh bank kemarin rapat dengan kami di seluruh bank,” sambungnya.

Tak Berani Usulkan BLT El Nino

Terakhir, Risma juga mengungkapkan dirinya tidak mengusulkan bantuan El Nino kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu menanggapi pertanyaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo terkait BLT El Nino yang tidak termasuk dalam anggaran Kemensos 2024.

“Kalau terkait dengan anggaran tahun berikutnya untuk El Nino itu, Kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri atau itu memang harus diusulkan juga?” tanya Suhartoyo dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Lebih lanjut, Risma mengatakan dirinya tidak berani mengusulkan kepada Kemenkeu, lantaran pihaknya tidak mengetahui kondisi keuangan dan ekonomi makro memadai untuk memenuhi bantuan ini.

“Tidak mengusulkan. Kami tidak berani mengusulkan karena tidak mengetahui kondisi keuangan. Kami tidak berani karena kami tidak tahu kondisi makro dan masalahnya,” ujar Mensos.